Argumentasi Pendidikan Sekular

Belajar menulis My Opinion  

Sekularisme merupakan masalah perdebatan yang sengit bagi gerakan-gerakan politik umat Islam. Namun Sekularisme mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. sehingga perlu ada perumusan baru terhadap sekularisme. Sekularisme dalam pemaknaan penulis lebih memandang terhadap upaya penjaminan kebebasan kepada warga Negara untuk menerima dan menolak serta memilih keyakinan beragama karena secara komperhenship semua agama adalah benar ataupun sikap menolak dan menerimanya  tapi dimata keyakinan individu yang menganut. Bingkai yang melandasi sekularisme adalah prinsip keadilan terhdap unsur-unsur yang mambangun Negara.

 Namun nampaknya perwujudan sekularisme yang demikian,, hanya tertuang dalam substansi Negara kita Indonesia yaitu Pancasila, dan tidak dalam sebagian penjabarannya. Salah satu contoh yang penulis kemukakan sebagai seorang mahasiswa jurusan pendidikan bahwa dalam rumusan undang-undang sistem pendidikan nasional  tidak memuat secara keseluruhan nilai- nilai dalam pancasila sebagai asas yang sekular. Karena tujuan pendidikan nasional tidak memuat asas pancasila yaitu poin ke5  KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA kerena terlalu memihak pada umat beragama yaitu dalam rincian Undang- Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Tujuan pendidikan nasional mestinya untuk mencari kebenaran, namun dalam sistem pendidikan nasional Indonesia menjadikan agama sebagai syarat batu loncatan yang mesti ditempuh oleh para peserta didik sehingga menutup ruang bagi  orang-orang yang tidak mengikat dirinya dalam agama untuk menempuh pendidikan.

Jangan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengikat dirinya dalam sebuah agama tidak diakui status kewarganegaraannya sebagai warga Negara karena pada faktanya kolom agama pada KTP boleh untuk dikosongkan tanpa harus melakukan konversi agama secara pura-pura. Secara permukaan sila pertama dari Pancasila “KETUAHANAN YANG MAHA ESA” mengandung makna bahwa Indonesia sebagai Negara yang bergama tetapi menurut penulis tidak demikian dengan terinspirisi oleh Dr. Siti Musdah Mulia salah seorang pengajar STF Driyarkara yang menafsirkan sila pertama dari Pancasila adalah merupakan ajakan atau menginspirasikan bahwa beragama itu adalah penting, ini terlihat dalam makna arti kata “Ketuhanan” bukan “Bertuhan”. Oleh karenanya tidak ada paksaan untuk beragama dalam bernegara tetapi hanya mengajak bahwa beragama itu penting dan ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam agama Islam yakni Laa ikraha fiddin “tidak ada paksaan dalam agama”.